MESUJI NASIONAL

Rabu, 15 Juli 2020 - 13:48 WIB

1 tahun yang lalu

Kebijakan yang menentang UU, Mesuji Kehabisan Pegawai.

Perintis new.com Mesuji LampungSekretaris Dinas Pendidikan Mesuji kewenangannya melebihi Kepala Dinas, pejabat Eselon II dan lain nya, banyak hal yg janggal dalam penetapan PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji(14/07/20)

Apakah di Mesuji sudah kehabisan Pegawai yang memenuhi syarat, sampai2 urusan Sekretaris yang seharus nya di duduki oleh ASN/PNS berpangkat minimal IIID ini malah di PLT kan Dengan ASN yang tidak memenuhi persyaratan pangkat minimal dan jenjang Pendidikan Strata 1/Sarjana

Kalau memang di Mesuji sudah tidak ada lagi pegawai yang memenuhi syarat ya cari di Kabupaten Tetangga yang masih banyak ASN yang sudah mencukupi pangkat dan golongan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, setiap PNS/ASN mempunyai hak yang sama untuk jenjang karir mereka sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

Tentang pengangkatan PNS atau ASN dalam jabatan struktural antara lain dimaksud untuk membina Karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, bukan berdasarkan Kedetan.

Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Profesionalisme sesuai dengan Kopetensi, Prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, serta syarat Obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, Agama, Ras, atau Golongan
Syarat utk Sekretaris
ESELON IIIb Pangkat minimal 3d .

Jangan dikangkangi aturan yang ada, kami meminta kepada Bupati, KASN, BKN, Ombudsman Untuk menindak tegas hal ini, agar tidak terus menerus terjadi, kasian ASN/PNS yang sudah mencukupi persyaratan tapi terJegal, ini sungguh perbuatan Zolim, belum lagi fasilitas yang diterima PLT Sekretaris Dinas pendidikan Kabupaten Mesuji Seperti pasilitas kendaraan INNOVA Reborn tahun 2019 yang peruntukan seharusnya untuk Level Eselon II atau Kepala Dinas, sementara Sekelas Asisiten pakai Avanza 1500 CC, hal ini jangan dibiarkan sesuai dengan Permenkeu Nomor 76/2015, harus ada tindakan tegas dari Bupati, BKN, KASN, Ombudsman sehingga karir ASN/PNS bisa berkembang dan mereka mendapatkan hak nya sebagai abdi Negara

Kita Harus Berani menyatakan Kalau yang benar itu Benar, dan yg salah itu salah Merdekaaaa
Ujar Narasumber yang tidak ingin disebut Identitasnya. (Fer)

Artikel ini telah dibaca 158 kali

Juli 2021
R K J S M S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Baca Lainnya