MESUJI NASIONAL

Monday, 22 February 2021 - 05:01 WIB

1 week yang lalu

POSPERA: Keberhasilan 105 Desa Dikabupaten Mesuji Seharusnya ada Penghargaan dari KPK

Kabupaten Mesuji PERINTINEWS.COM Lampung terdapat 105 desa terbagi dari 7 kecamatan sejak digelontorkan dana desa ke desa desa sampai saat ini desa diwilayah Kabupaten Mesuji baik baik saja, artikata aman, nyaman, dan terkendali.(21/02/21)

“Seruhan ketua Posko perjuangan rakyat: di 7 kecamatan diwakili oleh Pantusi bahwa”Keberhasilan 105 desa yang ada dikabupaten mesuji seharusnya paling tidak ada semacam penghargaan dari Lembaga pemberantas korupsi (KPK), TIPIKOR, ataupun Kejaksaan, karena desa desa dikabupaten mesuji Patut diapresiasi dengan taat aturan.

Lanjut Walaupun ditahun 2015 ada 184 kasus kepala desa korupsi pada saat itu awalnya dana desa diglotorkan tidak ada kades dikabupaten mesuji yang masuk catatan merah.’ tutur PANTUSI ketua Pospera kecamatan Mesuji.

“Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dana desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Selain digunakan untuk infrastruktur penunjang desa, dana desa juga dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi di desa. Hal ini dikatakan presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri di Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jl. Lodan Timur No.7, Jakarta Utara, Rabu (20/02/2019). Dikutip dari www.Menteri dalam negeri.

Jokowi mengaku selama empat tahun terakhir, dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk dana desa selalu bertambah. Anggaran tersebut diproyeksikan untuk meningkatkan perputaran uang di desa agar turut serta meningkatkan kesejahteraan di desa sesuai teori ekonomi.

“Dana desa kita setiap tahun terus bertambah. Tahun 2015, Rp. 20,7 Trilliun masuk ke desa, Tahun 2016, Rp. 47 Trilliun, Tahun 2017 dan Tahun 2018, Rp 60 Trilliun dan Tahun 2019 tercatat Rp 70 Trilliun dana yang masuk desa. Artinya, hingga akhir 2019 Rp 257 Trilliun dana sudah masuk ke desa, ini trilliun loh bukan milliar,” papar Jokowi.

“Bagi Indonesia Corruption Watch (ICW) pengelolaan dana desa sejak awal rawan dikorupsi. Ada beberapa titik yang menjadi peluang dana tersebut ditilep.

Meski dana desa langsung ditransfer ke rekening desa namun tidak otomatis menutup peluang korupsi.

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menyebut celah untuk menyelewengkannya masih bisa terjadi antara lain dengan melibatkan pegawai pemerintah kabupaten.

Sebab penggunaan dana desa itu tetap memerlukan persetujuan dari kepala dinas, dilansir dari dektik.com

“Dana Desa memang lansung ditransfer ke rekening desa, tapi (dana) bisa naik ke atas lagi. Karena ada ketentuan bahwa penggunaan dana desa itu harus disetujui oleh dinas,” kata Febri saat berbincang denga Beberapa waktu lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi dana desa. Peneliti ICW Egi Primayoga memaparkan hasil penelitiannya, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpukan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain: dikutip dari www.berdesa.com

1. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa.

Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.

2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karea relatif tersembunyi.

Karena itulah APBDes arus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya.

3.  Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya S2. Budaya ewuh-prakewuh di desa menjadi salah satu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit di antisipasi.

4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini jua banyak terjadi dengan beragam alasan.

Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.

5.Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan utuk pelesiran saja.

6.Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa. Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honornya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu

7.Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bia dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.

8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.

9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi ewuh prakewuh menjadi salahsatu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran

10.Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana des agar kasus ini tidak perlu terjadi

11. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.

12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.(TiM-Red)

Artikel ini telah dibaca 39 kali

Baca Lainnya