MESUJI NASIONAL

Thursday, 11 February 2021 - 03:35 WIB

3 weeks yang lalu

Ketum MPPP RI: Dugaan Korupsi BUMDESMA Harus Di Usut Penegak Hukum.

Ketum MPPP RI: Dugaan Korupsi BUMDESMA Harus Di Usut Penegak Hukum.

Perintisnews.com Wilayah Lampung pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa dengan mengedepankan ekonomi masyarakat, Sehingga keberadaan BUMDes ini harus menjadi pilar terdepan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan”.(11/02/21)

Menggali potensi desa dan mengolahnya menjadi produk usaha, BUMDes tentu dampaknya positif menggerakan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,”

Namun sangat sebaliknya Badan Usaha Milik Desa Bersama ( BUMDes) Maju Jaya Bersama Kecamatan Simpang Pematang yang sempat viral di laman media sosial beberapa Minggu yang lalu, Sangat di sesalkan viral nya BUMDes tersebut bukan karena prestasi yang berhasil mengangkat perekonomian masyarakat nya Di duga justru menjadi syarat Korupsi.

Menurut keterangan kepala bidang Ekonomi Desa DPMD kabupaten Mesuji dilansir dari pemberitaan media online, Rohmat mengatakan, kita kawal bersama sampai dengan tanggal 20 Februari untuk pengurus dan komisiaris harus mengembalikan dana sebesar Rp360.000.000”.jelasnya, Selasa( 2/2/2021).

“Saat di temui di ruang kerjaanya Rohmat menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi di BUMDESMA maju jaya bersama simpang Pematang bukan terindikasi sebagai korupsi melainkan utang piutang yang belum terselesaikan, Tutur nya salah satu media online hari ini Kamis 11/02/21)

Dugaan korupsi berjamaah tak lepas dari pantauan para pemerhati Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini Ketua Umum Majelis Pusat Pemantau Pemilu dan Pembangunan Republik Indonesia ( MPPP-RI), Firdaus Juliantara, SE, Pria yang kerap di kenal dengan sebutan nama keseharian Edo mengatakan, Ini harus di usut tuntas tidak bisa dibiarkan hanya sekedar mengembalikan dana terus para koruptor bebas lenggang tanpa di proses hukum, silahkan kalau uang 360 juta itu mau dikembalikan tapi tidak menghilangkan hukum pidananya,” ujarnya.

”Menurutnya dalam aturan pengelolaan keuangan Desa ini tertuang dalam Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan daerah setempat, Jika pengurus bumdesma melakukan penyimpangan keuangan bumdesma digunakan untuk memperkaya diri dengan kata lain di korupsi yang merugikan negara, maka ia di adili di pengadilan tindak pidana korupsi,” Kata Edo

Dugaan Penyelewengan Modal BUMDesma Maju Jaya Bersama Kecamatan Simpang Pematang, Ini Kata Ketum Ormas MP MPPP- RI kepada

Awak media Lampung Nasional, melalui Whatsapp

” Selanjutnya hal ini karena yang termasuk lingkup tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”) adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut saya merujuk penjelasan dari Dinas PMD Mesuji sudah memperjelas perbuatan para pengurus BUMDesma dan di tegaskan.

Dan kami dari Ormas MPPP-RI akan terjun langsung dan Sebagai peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.(Eko)

Artikel ini telah dibaca 58 kali

Baca Lainnya