MESUJI NASIONAL

Saturday, 23 January 2021 - 17:55 WIB

1 month yang lalu

Jalan Rusak Dibiarkan, Masyarakat bisa Tuntut Pemerintah

Jalan Rusak Dibiarkan, Masyarakat Bisa Tuntut Pemerintah

Kabupaten Mesuji Lampung Perintinew.com Memasuki musim penghujan begini kondisi jalan menjadi rawan rusak sehingga bisa mengakibatkan kerugian untuk pengguna jalan umum, kalau kerusakan dibiarkan masyarakat ternyata bisa menuntut pemerintah dan penyelenggara jalan.

Kondisi kerusakan jalan seperti ini selain berakibat merusak kaki-kaki kendaraan juga adanya potensi kecelakaan.

” Rino warga kecamatan Tanjung Raya Kami berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini , karena kami masyarakat sangat kwartir apalagi rumah saya pas dekat jalan yang berlobang sangat dalam Ketika mobil yang angkut sawit itu bikin jantung copot, Kenapa kalau mobil gelempang pasti rumah saya ketimpa” Tutur nya

Dilansir dari Media Grioto.com Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno berujar jika masyarakat berpeluang menuntut pemerintah atau penyelenggara jalan.(23/01/21/

Djoko mengungkapkan, “pasal 273 ini dimaksud oleh UU adalah untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah agar bertanggung jawab atas kualitas sarana prasarana jalan, untuk lalu lintas masyarakat yang baik dan tahan lama serta aman penggunaannya

Pemerintah daerah maupun Pemerintah pusat bisa dikenakan sanksi jika membiarkan jalan rusak, sehingga mengakibatkan jatuh korban akibat kecelakaan,” tutur nya

“Dalam pasal 273 ayat 1 disebutkan jika mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta,” ungkap Djoko.

“Sedangkan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta,” imbuhnya

Penyelenggara jalan juga wajib membenarkan jalan yang rusak serta memberikan tanda atau rambu untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki, dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp 1,5 juta,” tambah Djoko lagi.

Selain itu, penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas juga bisa dikenakan sanksi.

“Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta,” tutupnya.(Naw-cit)

Artikel ini telah dibaca 46 kali

Baca Lainnya