MESUJI NASIONAL

Tuesday, 9 February 2021 - 06:07 WIB

3 weeks yang lalu

FORUM ORMAS: Dugaan Korupsi BUMDES Harap Respon, Penegak Hukum Kabupaten Mesuji

Mesuji Lampung perintinew.com BUMDes Badan Usaha Milik desa bersama di kecamatan Simpang pematang Kabupaten Mesuji yang dibentuk oleh seluruh desa wilayah kecamatan Simpang pematang.(9/02/21)

Badan Usaha Milik desa yang berdomisili di jln. Jendral Sudirman KEC simpang-pematang pematang seiring dengan pandemi covid 19 Menjadi perbincangan hangat seluruh masyarakat mesuji dikarenakan beberapa kali dimuat beberapa media online serta media sosial lainnya.

Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk mendongkrak perekonomian bagi anggota anggota nya, sebagai roda penggerak dasar awal yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan dikarenakan sumber dana yang dipakai dari Anggaran dana Desa (ADD)

Tidak di duga, sebaliknya Badan Usaha Milik Desa Bersama ( BUMDes) Maju Jaya Bersama Kecamatan Simpang Pematang Sangat di sesalkan viral Diduga justru menjadi Ajang Kesempatan dalam kesempitan untuk berbuat Korupsi.

“Menurut keterangan kepala bidang Ekonomi Desa DPMD kabupaten Mesuji dilansir dari pemberitaan media online, Rohmat mengatakan, kita kawal bersama sampai dengan tanggal 20 februari untuk pengurus dan komisaris harus mengembalikan dana sebesar Rp360.000.000”.jelasnya, Selasa( 2/2/2021).

Dugaan korupsi yang di ucapkan Rohmat tak lepas dari pantauan POSKO Perjuangan Rakyat (POSPERA), bahwa Tindak Pidana Korupsi.

Sambung Ketua Pospera Eko mengatakan, permasalahan BUMDES di Simpang mesuji, tidak bisa dibiarkan hanya sekedar mengembalikan. Keluarga Besar POSPERA Berharap Dengan Hormat Kepada Lembaga Penegak hukum Kabupaten Mesuji POLRES Mesuji Bagian TIPIKOR, Kejaksaan negeri Menggala, Serta inspektorat kabupaten Mesuji Tindak Tegas Sesuai dengan proses Hukum Dugaan Korupsi tersebut karena dengan pernyataan Rohmat bisa dijadikan dasar awal Klarifikasi uang 360 juta itu mau dikembalikan,” ujarnya.

”Menurutnya dalam aturan pengelolaan keuangan Desa ini tertuang dalam Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan daerah setempat, Jika pengurus bumdesma melakukan penyimpangan keuangan bumdesma digunakan untuk memperkaya diri dengan kata lain di korupsi yang merugikan negara, maka ia di adili di pengadilan tindak pidana korupsi,” Tutur Eko, Relawan Ir. H. Joko Widodo

”Ditempat yang terpisah tutur ketua PEKAT IB, Indra” hal ini karena yang termasuk lingkup tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”) adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut saya merujuk penjelasan dari Dinas PMD Mesuji sudah memperjelas perbuatan para pengurus BUMDesma dan di tegaskan.

Dan Saya dari Organisasi Pembela kesatuan Tanah air Indonesia bersatu DPD Kabupaten Mesuji akan terjun langsung dan Sebagai peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.tutup Indra(red-Tim)

Artikel ini telah dibaca 77 kali

Baca Lainnya